Senin, 06/08/2012 16:53 WIB
Jakarta - Untuk membangun prasarana dan sistem
pengelolaan sampah terpadu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghibahkan
dana US$ 100 juta untuk 5 kabupaten dan kota di Indonesia.
"Program emmision reduction incities-solid wate management ini ditujukan untuk dapat mengurangi dampak gas rumah kaca melalui pembangunan prasarana persampahan," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono di Jakarta, Senin (6/8/2012).
Ditandai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah ini dengan para bupati dan walikota dari Kota Malang, Kota Jambi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoardjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Sedangkan pendanaan program ini berasal dari dana pinjaman KFW Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (Jerman) kepada pemerintah pusat. "Selanjutnya diteruskan kepada lima pemerintah daerah dalam bentuk hibah senilai total US$ 100 juta," tambahnya.
Langkah yang akan diambil pemerintah dalam program ini ialah dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selanjutnya ajan menggunakan sistem sanitary landfill (SLF) yang juga menerapkan Clean Development Mechanism (CDM).
CDM merupakan salah satu mekanisme penurunan gas rumah kaca selain emissions trading.
"Perlu diingat bahwa Indonesia juga sudah meratifikasi Protokol Kyoto dan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, dimana sampah menjadi salah satu faktor penyumbang gas rumah kaca sebesar 6%," paparnya.
Pada tahun 2024, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PU sendiri menargetkan 250 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia telah menarapkan Sanitary Landfill (SLF)
(zul/dru)
"Program emmision reduction incities-solid wate management ini ditujukan untuk dapat mengurangi dampak gas rumah kaca melalui pembangunan prasarana persampahan," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono di Jakarta, Senin (6/8/2012).
Ditandai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah ini dengan para bupati dan walikota dari Kota Malang, Kota Jambi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoardjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Sedangkan pendanaan program ini berasal dari dana pinjaman KFW Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (Jerman) kepada pemerintah pusat. "Selanjutnya diteruskan kepada lima pemerintah daerah dalam bentuk hibah senilai total US$ 100 juta," tambahnya.
Langkah yang akan diambil pemerintah dalam program ini ialah dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selanjutnya ajan menggunakan sistem sanitary landfill (SLF) yang juga menerapkan Clean Development Mechanism (CDM).
CDM merupakan salah satu mekanisme penurunan gas rumah kaca selain emissions trading.
"Perlu diingat bahwa Indonesia juga sudah meratifikasi Protokol Kyoto dan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, dimana sampah menjadi salah satu faktor penyumbang gas rumah kaca sebesar 6%," paparnya.
Pada tahun 2024, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PU sendiri menargetkan 250 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia telah menarapkan Sanitary Landfill (SLF)
(zul/dru)
